Karis/Karsu

PEMBUATAN KARIS/KARSU

Dasar Hukum

  1. Peratutan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS;
  2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 Maret 1983 tentang Petunjuk Permintaan, Penetapan, Penggunaan Kartu Istri/ Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil.
     
    PENGERTIAN :
    1. Kepada setiap isteri Pegawai Negeri Sipil diberikan Kartu Isteri, disingkat KARIS, dan kepada setiap suami Pegawai Negeri Sipil diberikan Kartu Suami, disingkat KARSU;
    2. KARIS/KARSU, adalah kartu identitas isteri/suami Pegawai Negeri Sipil dalam arti bahwa pemegangnya adalah isteri / suami sah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
    3. KARIS/KARSU berlaku selama yang bersangkutan menjadi isteri/suami sah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
    4. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun, maka KARIS /KARSU yang telah diberikan kepada isteri/suaminya dengan sendirinya tidak berlaku lagi;
    5. Apabila seorang isteri/suami Pegawai Negeri Sipil bercerai, maka KARIS/KARSI yang telah diberikan kepadanya, dengan sendirinya tidak berlaku lagi tetapi apabila ia rujuk/kawin kembali dengan bekas suami/istrinya, maka KARIS/KARSU tersebut dengan sendirinya berlaku kembali;
    6. Apabila Pegawai Negeri Sipil berhenti dengan hormat dengan hak pensiun, maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepada isteri / suaminya tetap berlaku, begitu juga apabila Pegawai Negeri Sipil atau pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, maka KARIS/KARSU tetap berlaku selama masih ada janda / duda / anak yang berhak atas pensiun.

Syarat-syarat pembuatan Kartu Istri/Suami :

  1. Foto Copy CPNS
  2. Foto Copy Sk PNS
  3. Foto Copy Karpeg
  4. Foto Copy Surat Nikah ( Legalisir KUA )
  5. Pas Poto Hitam Putih 3 X 4 ( 2 Lembar )
  6. Foto Copy SK Konversi NIP Baru ( 18 Digit )
  7. Blangko Laporan Perkawinan Pertama ( Disediakan BKD )
  8. Surat Pengantar Dari Ka. Unit Kerja
  9. Untuk Point 1 s/d 6 Masing – Masing Rangkap 2 Lembar Dilegalisir Ka. Unit Kerja

Persyaratan Karis/Karsu PNS Janda atau Duda Kawin Lagi :

  1. Pas foto suami/isteri hitam putih ukuran 2 x 3 cm;
  2. Laporan perkawinan janda/duda;
  3. Daftar Keluarga PNS;
  4. Akta Cerai atau Surat Kematian bila PNS Duda/Janda ditinggal mati;
  5. Surat/Akta Nikah legalisir KUA;
  6. Akta anak legalisir Kantor Catatan Sipil;
  7. Foto copy SK PNS/SK Terakhir diligalisir SKPD.

Masing-masing rangkap 3 (tiga).

Prosedur Pelayanan

  1. Satuan Kerja Perangkat Daerah mengirimkan berkas usulan pembuatan kartu istri/suami (karis/karsu) kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan melalui Sub Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pergawai.
  2. Kepala Bidang Informasi Kepegawaian memberikan disposisi kepada Sub Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai,  serta melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas kelengkapan untuk persyaratan dan penyelesaian karis/karsu.
  3. Berkas yang lengkap dan memenuhi persyaratan diusulkan oleh Badan Kepegawaian Daerah ke Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan karis/karsu.
  4. Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya menetapkan dan menerbitkan karis/karsu.
  5. Badan Kepegawaian Daerah menyerahkan karis/karsu yang sudah jadi dari Kantor Regional II Surabaya Badan Kepegawaian Negara Surabaya kepada pengelola kepegawaian pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

WAKTU :

Tergantung dari Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya.

CATATAN :

  1. Bagi PNS yg mengisi Laporan perkawinan janda/duda agar melampirkan akta nikah/akta cerai/surat kematian.
  2. Bagi PNS yg karis/karsu/ salah/rusak untuk penggantian agar melampirkan karis/karsu yang salah/rusak (asli) dan melampirkan semua persyaratan lengkap.
  3. Bagi PNS yg kehilangan karis/karsu untuk penggantian agar melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan melampirkan semua persyaratan lengkap.